REMBANG, suararembang.com - Pemerintah Kabupaten Rembang mengambil langkah serius dalam pembaruan data penerima bantuan sosial. Pada Selasa (5/8), digelar rapat koordinasi lintas sektor untuk menyelaraskan data peserta BPJS Kesehatan dan program bantuan sosial.
Agenda berlangsung di ruang rapat Bupati Rembang dan dipimpin langsung oleh Bupati Harno.
Baca Juga: Bupati Rembang Harno Ikut Meriahkan Bhayangkara Run 2025, Ribuan Warga Tumpah Ruah di Mapolres
Langkah ini bertujuan memperkuat verifikasi dan validasi data melalui skema Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan pembaruan ini, penyaluran bantuan diharapkan menjadi lebih tepat sasaran, efisien, dan adil.
Rapat dihadiri oleh perwakilan BPJS Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS), DPRD Rembang, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Fokus utama adalah mengintegrasikan berbagai basis data dari program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Baca Juga: Mendagri Lantik Bupati Rembang Harno Sebagai Wakil Bendahara Umum Apkasi
Bupati Harno menegaskan pentingnya pembaruan data yang konsisten dan terintegrasi. Ia mengungkapkan masih banyak ketidaksesuaian antara data penerima dan kondisi faktual di lapangan.
“Intinya adalah untuk memvalidkan data penerima bantuan-bantuan apa saja. Karena selama ini informasi yang masih sering saya dengar, warga yang seharusnya berhak menerima tapi tidak tercatat. Ada yang seharusnya sudah tidak berhak menerima, kadang datanya masih ada,” jelas Harno.
Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga sangat penting dalam memastikan akurasi data. Ia juga menyoroti perlunya sistem digital yang mampu menghubungkan data dari tingkat desa hingga ke pusat.
“Maka dari itu semua saya kumpulkan untuk mencari solusi agar data-data yang seharusnya menerima terdata semuanya dan terintegrasi di Dinas Sosial, BPS, dan DTSEN. Agar ke depannya benar-benar sesuai sasaran,” ujar Bupati.
Bupati juga mendorong perangkat desa untuk aktif dalam proses pemutakhiran data. Pasalnya, pihak desa dianggap paling memahami kondisi sosial masyarakat secara langsung.
“Yang lebih paham kondisi masyarakat adalah di tingkat RT dan Desa. Nanti kemudian didata ulang dan dimasukkan sebagai penerima bantuan dan disinkronkan dengan pusat,” imbuhnya.
Salah satu isu krusial yang mencuat dalam rapat adalah gangguan teknis pada sistem pusat. Meski data sudah diperbarui di daerah, sering kali tidak muncul di sistem pusat. Hal ini menyebabkan banyak nama baru belum terdaftar secara nasional.
Artikel Terkait
Bupati Rembang Harno Laporkan Kekayaan Fantastis, Total Mencapai Rp128 Miliar