Marak Ormas Minta THR, Sosiolog UGM: Ini Bentuk Ketimpangan Sosial yang Kian Melebar

Dampak Sosial dan Pentingnya Penegakan Hukum

Menurut Widyanta, ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya ekonomi menimbulkan ketidakpuasan. Jika dibiarkan, hal ini dapat memicu lebih banyak tindakan menyimpang.

“Kondisi ini semakin parah ketika ketidakadilan sosial terus berulang, sementara di sisi lain, budaya konsumtif semakin dipertontonkan tanpa kontrol,” ujarnya.

Widyanta menegaskan bahwa tindakan premanisme oleh ormas tidak boleh dibiarkan karena dampaknya luas terhadap stabilitas sosial dan dunia usaha. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu.

Ia juga menyoroti bahwa meskipun pemalakan oleh ormas menjadi perhatian, ada masalah yang lebih besar dalam sistem pemerintahan.

“Yang lebih berbahaya adalah pejabat yang mencabik-cabik konstitusi demi kepentingan pribadi dan kelompoknya, menciptakan kebijakan yang tidak adil, serta membiarkan ketimpangan sosial semakin melebar,” tegasnya.

Menurutnya, negara harus hadir untuk melindungi para pengusaha dari tekanan semacam ini.

Jika praktik ini terus berlanjut tanpa tindakan tegas, dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga oleh masyarakat luas.

Gangguan terhadap iklim investasi dan meningkatnya ketidakstabilan ekonomi menjadi ancaman serius.

“Karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah tegas dengan menertibkan ormas yang beroperasi di luar batas hukum serta memberikan jaminan perlindungan kepada para pengusaha agar mereka dapat menjalankan bisnis tanpa rasa takut atau tekanan dari kelompok mana pun,” pungkasnya.

***